Monday, May 25, 2015

MEMAHAMI ISU-ISU KESEHATAN REPRODUKSI



KESENJANGAN GENDER DAN FAKTOR PENYEBABNYA

Istilah gender diambil dari kata dalam bahasa Arab “Jinsiyyun” yang kemudian diadopsi dalam bahasa Perancis dan Inggris menjadi “gender” (Faqih, 1999). Gender

diartikan sebagai perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yangditentukan secara sosial. Gender berhubungan dengan bagaimana persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yangdibentuk masyarakat, bukan karena perbedaan biologis. Peran gender dibentuk secarasosial., institusi sosial memainkan peranan penting dalam pembentukkan perangender dan hubungan.Kesetaraan gender adalah tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelaminseseorang dalam memperoleh kesempatan dsan alokasi sumber daya, manfaat ataudalam mengakses pelayanan. Berbeda halnya dengan keadilan gender merupakankeadilan pendistribusian manfaat dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki.Konsep yang mengenali adanya perbedaan kebutuhan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang harus diidentifikasi dan diatasi dengan caramemperbaiki ketidakseimbangan antara jenis kelamin. Masalah gender muncul bila ditemukan perbedaan hak, peran dan tanggung jawab karena adanya nilai-nilai sosial budaya yang tidak menguntungkan salah satu jenis kelamin (lazimnya perempuan)

sosial, nilai-nilai, dan adat istiadat secara faktual menghasilkan ketidak adilan yang terlihat pada fakta-fakta sebagai berikut :

Ketidakadilan gender dalam keluargaa.
-Sejak lahir adanya penghargaan yang berbeda terhadap anak yang lahir tersebut laki-laki atau perempuan. Anak laki-laki akan dianggap sebagai penerus marga dan ada penyambutan yang meriah. Anak perempuan diinternalisasi sebagai pengabdi dan pelayan, mengalah mundur dalam pendidikan kalau masih ada saudara laki-lakinya yang mau melanjutkansekolah bila ada keterbatasan biaya.
-Di dalam pembagian wilayah kerja antara suami dan istri, suami mencarinafkah di luar rumah (sektor publik), sedangkan istri melakukan pekerjaan didalam rumah tangga (sektor domestik). Pembagian kerja ini tidak melahirkan penghargaan sosial yang sama, karena suami sebagai pihak yang memperolehuang dan mempunyai kekuatan ekonomi, maka kerap kali istri hanya dianggapsebagai pendamping, bukan mitra sejajar yang telah mewakili suami di sector publik. Hal ini tercermin dalam ungkapan, “istri yang hanya menghabiskan uang suami”, “Pekerjaan rumah tangga yang lebih ringan dibandingkan pekerjaan di kantor” dan sebagainya.
-Bila istri ikut membantu mencari nafkah di sektor publik, berarti istri telah melakukan perluasan dari sektor domestik, tetapi beban domestik tidaklah berkurang, suami tidak serta merta ikut berpartisipasi di sektor domestik.Tanggung jawab istri menjadi berganda, kalaupun ia dibantu itu akandilakukan oleh perempuan lain yang ia bayar.
-Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) atau Kekerasan DalamRumah Tangga (KDRT), selalu terjadi namun jarang diekspos sebagai beritakarena dianggap sebagai masalah pribadi.
-apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.


Ketidakadilan gender dalam masyarakat
-Ketika perempuan melakukan penyimpangan social dalam masyarakat biasanya akan mendapat cibiran atau sanksi social yang lebih berat daripadalaki-laki. Contoh ketika perempuan hamil di luar nikah, maka yang lebih beratmenanggung sanksi sosialnya adalah perempuan.


Ketidakadilan gender dalam dunia kerjaa.
-Ketidakadilan yang terjadi di dunia kerja, mulai dari gaji dan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Posisi mandor di pabrik-pabrik yang sangat jarang dijabat oleh perempuan. Belum lagi permasalahan pelecehan seksual, diskriminasi, marginalisasi, serta stereotipe (pelabelannegatif terhadap perempuan) seperti bila perempuan menjadi pemimpincenderung cerewet, judes, cengeng, emosional, dan sebagainya.
-Dalam perspektif perbandingan dengan laki-laki, perempuan di sector pekerjaan kesulitan melakukan mobilitas vertical (kenaikan pangkat atau jabatan) karena dominasi ideology patriarkis.
-Masih banyaknya pekerja perempuan di pabrik yang rentan terhadap PHK dikarenakan tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerjakarena alasan-alasan gender, seperti sebagai pencari nafkah tambahan,pekerja sambilan dan juga alasan factor reproduksinya, seperti menstruasi,hamil, melahirkan dan menyusui.


Ketidakadilan gender dalam level Negaraa.
-Masih sedikitnya dukungan masyarakat pada calon pemimpin perempuandalam pelaksanaan pemilihan umum
- Pendapat aktivis perempuan di kancah politik masih bersifat minoritas

Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu :
1.Tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki dari pada perempuan
 (ideologi patriarkhi);
2.Peraturan perundang- undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin
dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender;
3.penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual,
cenderung dipahami parsial kurang kholistik;
kemampuan, kemauan dan kesiapan
perempuan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekwen.
Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki
4.masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan.
Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas
generasi penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat
berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan

GENDER KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
Peningkatan partisipasi pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi adalah langkah yang tepat dalam upaya untuk mendukung pencapaian peningkatan kesetaraan gender, meningkatkan kesehatan ibu, serta memerangi HIV/AIDS  serta penyakit menular seksual. (MDGs) 2015, kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief

Program keluarga berencana yang mengedepankan hak-hak reproduksi, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender telah disepakati oleh semua negara pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi kepada pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia yang memperhatikan ketiga hal penting tersebut. Sosialisasi mengenai hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender menjadi kegiatan yang selalu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program, demikian pula halnya dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Upaya pemberdayaan perempuan dimaksudkan agar perempuan mempunyai posisi tawar dan posisi setara dalam pengambilan keputusan KB dan kesehatan reproduksi.

Isu Gender , Klien dan Pemberi Pelayanan
Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Pada umumnya kesenjangan ini dapat dilihat dari faktor akses, partisipasi, manfaat dan pengambilan keputusan (kontrol). Dalam pelaksanaan program keluarga berencana selama ini, isu gender yang sangat menyolok adalah 1) akses laki-laki terhadap informasi dan pelayanan KB masih sangat terbatas (a.l.baru 39% pria mengetahui metode vasektomi dan lebih dari 88% mngetahui metode KB bagi perempuan, serta anggapan KB urusan perempuan); 2) peserta KB laki-laki baru mencapai 1,3% dari total 58,3% peserta KB; 3) masih sangat sedikit laki-laki yang mengetahui manfaat KB bagi diri dan keluarganya; 4) masih dominannya suami dalam pengambilan keputusan KB dan kesehatan reproduksi.
Klien adalah seseorang yang membutuhkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, baik informasi maupun pelayanan konseling dan pelayanan medis. Klien, baik laki-laki maupun perempuan, seyogyanya mencari informasi tentang KB dan kesehatan reproduksi kepada petugas di tempat pelayanan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dengan pemahaman tentang KB dan kesehatan reproduksi ini laki-laki dan perempuan dapat secara seimbang berpartisipasi serta memperoleh manfaat yang sama dari informasi dan pelayanan KB- kesehatan reproduksi. Dengan bekal informasi ini pula suami dan isteri dapat saling mendiskusikan permasalahan KB dan kesehatan reproduksi, tanpa ada salah satu pihak yang dominan dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan.
Pemberi pelayanan, yang sering disebut dengan provider, seyogyanya peka terhadap isu gender dalam upaya memenuhi secara seimbang kebutuhan akan KB dan kesehatan reproduksi klien laki-laki dan perempuan. Provider yang dimaksudkan disini adalah petugas medis seperti dokter dan bidan, juga petugas lapangan KB. Efektivitas pelaksanaan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana sedikit banyak tergantung kepada pemahaman peran gender dari pemberi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Pemberi pelayanan hendaknya tidak diskriminatif terhadap klien laki-laki dan perempuan yang memerlukan pelayanannya. Demikian pula halnya dengan sarana-peralatan yang ada diupayakan dapat memenuhi kebutuhan klien laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan Gender Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi
Kesenjangan gender merupakan suatu kondisi ketidak-seimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak dapat berpartisipasi dan memperoleh menfaat dari pelayanan tersebut. Ada - tidaknya kesenjangan dalam KB dan kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui proses analisis gender, antara lain dapat dilihat dari faktor akses (jangkauan), manfaat, partisipasi (keikut-sertaan) serta pengambilan keputusan (kontrol). Dalam uraian diatas telah disebutkan bahwa pria seolah terdiskriminasi dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang antara lain dapat dilihat dari:
- Kesertaannya dalam KB saat ini baru mencapai 1,3% (SDKI 2002-2003)
- Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi masih sangat terbatas
anggapan salah tentang KB urusan perempuan.
- Hanya sekitar 39% laki-laki mengetahui metode vasektomi (kontarasepsi mantap pria/ medis operatif pria)

Hal ini terjadi karena beberapa alasan antara lain:
- Pelaksanaan program KB masa lalu yang lebih diarahkan untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu sehingga ibu menjadi sasaran pokok program.
- Terbatasnya sarana pelayanan pria: hanya 4% tempat pelayanan yang melayani pria (studi Wibowo,2002)
- Rendahnya pengetahuan laki-laki tentang KB (39% laki-laki yang mengetahui vasektomi) dan kesehatan reproduksi antara lain karena masih sangat terbatasnya informasi tentang kontrasepsi pria dan kesehatan reproduksi.
- Terbatasnya jenis kontrasepsi pria (hanya kondom dan vasektomi) menjadikan laki-laki enggan untuk menjadi peserta KB.
- Anggapan masyarakat tentang KB urusan perempuan.
- Tingginya dominasi suami dalam pengambilan keputusan perencanaan jumlah dan jarak kelahiran anak.
- Masih terbatasnya pengetahuan laki-laki dan perempuan mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam KB dan kesehatan reproduksi.
Persyaratan Terwujudnya Kesetaraan Gender dalam KB dan KR
Kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu kondisi yang menunjukkan hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dapat terwujud bila memenuhi beberapa persyaratan, baik dari sisi klien, pemberi pelayanan maupun program KB dan kesehatan reproduksi itu sendiri.

Klien:
1. Peran dan tanggung jawab bersama suami dan isteri dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak, meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak reproduksi KB dan kesehatan reproduksi serta dalam memilih dan menggunakan kontrasepsi.
2. Peran tanggung jawab bersama dalam penanganan kesehatan maternal dan anak, serta masalah-masalah kesehatan reproduksi.
3. Pemahaman laki-laki dan perempuan akan KB dan kesehatan reproduksi secara benar mendorong terjadinya posisi setara antara laki-laki/suami dan perempuam/isteri dalam pengambilan keputusan KB dan kesehatan reproduksi.

Pemberi pelayanan
1. Pemberi pelayanan seyogyanya peka gender sehingga mampu melayani kebutuhan KB dan kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan akan informasi dan pelayanan, tidak hanya salah satu pihak saja.
2. Jenis kontrasepsi dan peralatannya memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan.
3. Informasi jelas dan akurat diberikan secara seimbang kepada laki-laki dan perempuan.
4. Waktu pelayanan dapat memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara seimbang.
5. Lokasi pelayanan relatif mudah dijangkau oleh laki-laki dan perempuan.
Program:
1. Program KB dan kesehatan reproduksi yang dikembangkan responsif gender, yaitu program yang perencanaan dan pelaksanaannya mampu memenuhi kebutuhan laki-laki atau perempuan secara seimbang.
2. Sasaran komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) adalah laki-laki dan perempuan.
3. Isi pesan yang dikembangkan memperhatikan prioritas kebutuhan laki-laki dan perempuan.
4. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18847/3/Chapter%20II.pdf
http://www.scribd.com/doc/174053727/Gender

Artikel Terkait